logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Tegal - Jawa Tengah, Telp. (0283) 356091 - 356093, Faks. (0283) 352813, E-mail : pn_tegal1@yahoo.co.id

Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur

 

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya pangadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Tegal dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang berlaku, maka Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat para pencari keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

Secara operasional Pengadilan Negeri Tegal menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien,efektif, transparan dan akuntable maka Pengadilan Negeri Tegal berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012.

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri Tegal dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable sehingga Pengadilan Negeri Tegal dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib dan berdisiplin dan dapat diharapkan memberikan kontribusi tercapainya Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Adapun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Tegal yaitu sebagai berikut :

 

 

No. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Perdata Dokumen SOP Ket
1 SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Lebih Detil
2 SOP Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan Apabila Mediasi Berhasil Lebih Detil
3 SOP Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan Apabila Mediasi Gagal Lebih Detil
4 SOP Upaya Hukum Banding Lebih Detil
5 SOP Permohonan Perkara Perdata Kasasi Memenuhi Syarat Formil Lebih Detil
6 SOP Perkara Perdata Peninjauan Kembali Lebih Detil
7 SOP Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional Lebih Detil
8 SOP Permohonan Konsignasi Lebih Detil
9 SOP Permohonan Eksekusi Riil Lebih Detil
10 SOP Permohonan Eksekusi Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan Lebih Detil
11 SOP Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Hak Tanggungan Lebih Detil
12 Sop Pencabutan Permohonan Banding Perdata Lebih Detil
13 Sop Pencabutan Permohonan Kasasi Perdata Lebih Detil
14 Sop Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perdata Lebih Detil
15 Sop Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan Badan Arbitrase Lebih Detil
16 Sop Permohonan Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lebih Detil
17 Sop Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK Lebih Detil
18 Sop Upaya Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPPU Lebih Detil
19 Sop Penyelesaian Perkara Sengketa Partai Politik Lebih Detil
20 Sop Penyelesaian Perkara Sengketa Keterbukaan Informasi Lebih Detil

 

 

No. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Pidana Dokumen SOP Ket
1 SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa(Dewasa) Lebih Detil
2 SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil Lebih Detil
3 SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Gagal Lebih Detil
4 SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat Lebih Detil
5 SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tipiring Lebih Detil
6 SOP Proses Penanganan Perkara Tilang Lebih Detil
7 SOP Permohonan Upaya Hukum Banding Lebih Detil
8 SOP Permohonan Upaya Hukum Banding Pemilu Lebih Detil
9 SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi Lebih Detil
10 SOP Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Lebih Detil
11 SOP Permohonan Grasi Lebih Detil
12 SOP Permohonan Praperadilan Lebih Detil
13 SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Dan Pu Pasal 29 Ayat (2) Dan Ayat (3) Lebih Detil
14 SOP Permintaan Permohonana Perpanjangan Penahanan Oleh Pu Berdasarkan Pasal 25 Lebih Detil
15 SOP Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Lebih Detil
16 SOP Permintaan Permohonana Perpanjangan Penahanan Ke Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) Lebih Detil
17 SOP Penanggungan Penahanan Perkara Pidana Umum Lebih Detil
18 SOP Proses Penyelesaian Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeledahan Lebih Detil
19 SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi Lebih Detil
20 SOP Permohonana Ijin Pembantaran Pidana Umum Lebih Detil
21 SOP Pencabutan Permohonan Banding Pidana Umum Lebih Detil
22 SOP Pencabutan Permohonana Kasasi Pidana Umum Lebih Detil
23 SOP Pencabutan Permohonan Pk Pidanan Umum Lebih Detil
24 SOP Ijin/Persetujuan Penyitaan Oleh Penyidik Lebih Detil
25 SOP Permohonan Peralihan Penangguhan Penahanan1 Lebih Detil
26 SOP Pinjam Pakai Barang Bukti Lebih Detil
27 SOP Ijin Berobat Lebih Detil
28 SOPPenyelesaian Perkara Pidana Pemilu Lebih Detil

No. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum Dokumen SOP Ket
1 SOP Penanganan Delegasi Dari Bawas Tentang Tindak Lanjut Pengadilan Lebih Detil
2 SOP Penanganan Pengaduan Melalui Meja Pengaduan Lebih Detil
3 SOP Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum Lebih Detil
4 SOP Pembuatan Laporan Bulanan Lebih Detil
5 SOP Pembuatan Laporan Empat Bulanan Lebih Detil
6 SOP Pembuatan Laporan Enam Bulanan Lebih Detil
7 SOP Pembuatan Lapora Tahunan Lebih Detil
8 SOP Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Lebih Detil
9 SOP Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil Lebih Detil
10 SOP Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Lebih Detil
11 SOP Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Lebih Detil
12 SOP Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking) Lebih Detil

No. Standar Operasional Prosedur Panitera Pengganti Dokumen SOP Ket
1 SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Perdata Lebih Detil
2 SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Lebih Detil

No. Standar Operasional Prosedur Juru Sita / Juru Sita Pengganti Dokumen SOP Ket
1 SOP Panggilan Sidang Lebih Detil
2 SOP Pemberitahuan Lebih Detil

No. Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Dokumen SOP Ket
1 SOP Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berjalan Lebih Detil
2 SOP Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berikutnya Lebih Detil
3 SOP Pemeliharaan Jaringan Lebih Detil
4 SOP Pengisian Pembaruan Konten Website Lebih Detil
5 SOP Penyusunan Laporan Bulanan Lebih Detil
6 SOP Penyusunan Laporan Semester Lebih Detil
7 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Lebih Detil
8 SOP Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lebih Detil
9 SOP Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berjalan Lebih Detil

No. Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Dokumen SOP Ket
1 SOP Administrasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Lebih Detil
2 SOP Daftar Urut Senioritas Hakim Lebih Detil
3 SOP Bezetting Lebih Detil
4 SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Lebih Detil
5 SOP Labul Lebih Detil
6 SOP Absensi Hakim Dan Pegawai Lebih Detil
7 SOP Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Tenaga Teknis Dan Non Teknis Lebih Detil
8 SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Bidang Kepegawaian Lebih Detil
9 SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala Lebih Detil
10 SOP Usul Kenaikan Pangkat Lebih Detil
11 SOP Usulan CPNS Menjadi PNS Lebih Detil
12 SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Lebih Detil
13 SOP Cuti Pegawai Lebih Detil
14 SOP Pembuatan SKP Lebih Detil
15 SOP Usul Karpeg, Karis / Karsu, Askes Dan Taspen Lebih Detil
16 SOP Update Data Kepegawaian Kedalam Aplikasi Sikep Lebih Detil
17 SOP Surat Tugas Dan Surat Penunjukan Lebih Detil
18 SOP Penyelesaian Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin Bagi Hakim Dan PNS Lebih Detil
19 SOP Usulan Jabatan Lebih Detil
20 SOP Usulan Mutasi Lebih Detil
21 SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Lebih Detil
22 SOP Penyelesaian Dokumen Pelantikan Penyumpahan Dan Menduduki Jabatan Lebih Detil
23 SOP Ujian Dinas Lebih Detil
24 SOP Pelaksanaan Tes Kesehatan CPNS Lebih Detil
25 SOP Usul Diklat Prajabatan Lebih Detil
26 SOP Rapat Internal Lebih Detil
27 SOP Apel Pagi Dan Sore Lebih Detil

No. Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Keuangan Dokumen SOP Ket
1 SOP Penanganan Surat Masuk Lebih Detil
2 SOP Penanganan Surat Keluar Lebih Detil
3 SOP Pemeliharaan Barang Perpustakaan Lebih Detil
4 SOP Pengadaan Dengan Metode Seleksi Sederhana Atau Pengadaan Langsung Lebih Detil
5 SOP Pengelolaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi Dan Pemeliharaan) Lebih Detil
6 SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara Lebih Detil
7 SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Lebih Detil
8 SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara Lebih Detil
9 SOP Penunjukan Penghunian Rumah Negara Lebih Detil
10 SOP Penunjukan Pemakai Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Lebih Detil
11 SOP Penunjukan Pemakai Barang Inventaris Berupa Laptop Lebih Detil
12 SOP Pemeliharaan Gedung, Bangunan Dan Halaman Lebih Detil
13 SOP Perawatan Sarana Gedung Lebih Detil
14 SOP Penghapusan Barang Milik Negara Lebih Detil
15 SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP / TUP Lebih Detil
16 SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji, Lembur, Honor) Dan LS Lebih Detil
17 SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal – LS Lebih Detil
18 SOP Pengelolaan Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) Lebih Detil
19 SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lebih Detil
20 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Inventarisasi Barang Pustaka) Lebih Detil
21 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Peminjaman Barang Pustaka) Lebih Detil
22 Sop Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Pengembalian Barang Pustaka) Lebih Detil
23 Sop Pengawasan Hakim Pindah Lebih Detil
24 Sop Pengawasan Hakim Keluar Lebih Detil