Informasi Publik

Pengadilan Negeri Tegal menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel

Lebih lanjut

Index Berita

Dapatkan informasi atau berita-berita seputar Mahkamah Agung, Tim Pembaruan Peradilan, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang serta berita seputar Pengadilan Negeri Tegal dan lain-lain

Lebih lanjut

Jadwal Sidang

Pengadilan Negeri Tegal menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai jadwal sidang perkara tindak pidana dan perkara perdata yang dapat diakses melalui website yang terintegrasi dengan sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Negeri Tegal bertujuan mendukung kegiatan dibidang penyebarluasan informasi hukum dengan menyebarluaskan informasi Peraturan Perundang-Undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, tertib, terpadu dan berkesinambungan.

Lebih lanjut

Perpustakaan Online

Perpustakaan Pengadilan Negeri Tegal termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.

Lebih lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa digunakan dalam hal : permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; informasi yang diminta bervolume besar; informasi yang diminta belum tersedia

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas