Select Page

Standar Operasional Prosedur

SOP Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya pangadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Tegal dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang berlaku, maka Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat para pencari keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. 

Secara operasional Pengadilan Negeri Tegal menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien,efektif, transparan dan akuntable maka Pengadilan Negeri Tegal berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012.

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri Tegal dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable sehingga Pengadilan Negeri Tegal dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib dan berdisiplin dan dapat diharapkan memberikan kontribusi tercapainya Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Adapun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Tegal yaitu sebagai berikut :

Lihat Detail

No Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Perdata Dokumen Ket.
1 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA MANUAL Lihat Detail  
2 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/PERLAWANAN MEDIASI BERHASIL Lihat Detail  
3 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/PERLAWANAN MEDIASI GAGAL Lihat Detail  
4 SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA Lihat Detail  
5 SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL Lihat Detail  
6 SOP PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH) Lihat Detail  
7 SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL Lihat Detail  
8 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK TANGGUNGAN Lihat Detail  
9 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM Lihat Detail  
10 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA Lihat Detail  
11 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA Lihat Detail  
12 SOP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Lihat Detail  
13 SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK Lihat Detail  
14 SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK Lihat Detail  
15 SOP PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK Lihat Detail  
16 SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA Lihat Detail  
17 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) Lihat Detail  
18 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI BERHASIL Lihat Detail  
19 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI GAGAL Lihat Detail  
20 SOP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SECARA ELKTRONIK (E-Court) Lihat Detail  
21 SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA Lihat Detail  
22 SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-Court) TK PERTAMA Lihat Detail  
23 SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN KEKELIRUAN/KEKHILAFAN YANG NYATA Lihat Detail  
24 SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA NOVUM Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Pidana Dokumen Ket.
1 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA) Lihat Detail  
2 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL Lihat Detail  
3 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL Lihat Detail  
4 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT Lihat Detail  
5 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TIPIRING Lihat Detail  
6 SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG Lihat Detail  
7 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING Lihat Detail  
8 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU Lihat Detail  
9 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI Lihat Detail  
10 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA Lihat Detail  
11 SOP PERMOHONAN GRASI Lihat Detail  
12 SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN Lihat Detail  
13 SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3) Lihat Detail  
14 SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 25 AYAT (2) Lihat Detail  
15 SOP PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN) Lihat Detail  
16 SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHP Lihat Detail  
17 SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUM Lihat Detail  
18 SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN) Lihat Detail  
19 SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI Lihat Detail  
20 SOP IJIN PEMBANTARAN Lihat Detail  
21 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA Lihat Detail  
22 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA Lihat Detail  
23 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI Lihat Detail  
24 SOP IJIN PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN PERIKANAN) Lihat Detail  
25 SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN Lihat Detail  
26 SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI Lihat Detail  
27 SOP IJIN BEROBAT Lihat Detail  
28 SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum Dokumen Ket.
1 SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN NEGERI) Lihat Detail  
2 SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
3 SOP SURAT PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS Lihat Detail  
4 SOP SURAT PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL Lihat Detail  
5 SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA Lihat Detail  
6 SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
7 SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING) Lihat Detail  
8 SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG Lihat Detail  
9 SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN Lihat Detail  
10 SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
11 SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
12 SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
13 SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Panitera Pengganti Dokumen Ket.
1 SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Perdata Lihat Detail  
2 SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Juru Sita / Juru Sita Pengganti Dokumen Ket.
1 SOP Panggilan Sidang Lihat Detail  
2 SOP Pemberitahuan Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Dokumen Ket.
1 SOP Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berjalan Lihat Detail  
2 SOP Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berikutnya Lihat Detail  
3 SOP Pemeliharaan Jaringan Lihat Detail  
4 SOP Pengisian Pembaruan Konten Website Lihat Detail  
5 SOP Penyusunan Laporan Bulanan Lihat Detail  
6 SOP Penyusunan Laporan Semester Lihat Detail  
7 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Lihat Detail  
8 SOP Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lihat Detail  
9 SOP Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berjalan Lihat Detail  
10 SOP Penanganan Server Lihat Detail  
11 SOP Pengiriman Pengumuman Melalui SMS Gateway Lihat Detail  
12 SOP Penyusunan Laporan Online Lihat Detail  
13 SOP Penganganan Maintenance Peralatan IT Jaringan Lihat Detail  
14 SOP Penyusunan RKT, IKU dan PKT Lihat Detail  
15 SOP Pengajuan Revisi POK (DIPA) Lihat Detail  
16 SOP Layanan Antrian Sidang Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Dokumen Ket.
1 SOP Administrasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Lihat Detail  
2 SOP Daftar Urut Senioritas Hakim Lihat Detail  
3 SOP Bezetting Lihat Detail  
4 SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Lihat Detail  
5 SOP Labul Lihat Detail  
6 SOP Absensi Hakim Dan Pegawai Lihat Detail  
7 SOP Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Tenaga Teknis Dan Non Teknis Lihat Detail  
8 SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Bidang Kepegawaian Lihat Detail  
9 SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala Lihat Detail  
10 SOP Usul Kenaikan Pangkat Lihat Detail  
11 SOP Usulan CPNS Menjadi PNS Lihat Detail  
12 SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Lihat Detail  
13 SOP Cuti Pegawai Lihat Detail  
14 SOP Pembuatan SKP Lihat Detail  
15 SOP Usul Karpeg, Karis / Karsu, Askes Dan Taspen Lihat Detail  
16 SOP Update Data Kepegawaian Kedalam Aplikasi Sikep Lihat Detail  
17 SOP Surat Tugas Dan Surat Penunjukan Lihat Detail  
18 SOP Penyelesaian Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin Bagi Hakim Dan PNS Lihat Detail  
19 SOP Usulan Jabatan Lihat Detail  
20 SOP Usulan Mutasi Lihat Detail  
21 SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Lihat Detail  
22 SOP Penyelesaian Dokumen Pelantikan Penyumpahan Dan Menduduki Jabatan Lihat Detail  
23 SOP Ujian Dinas Lihat Detail  
24 SOP Pelaksanaan Tes Kesehatan CPNS Lihat Detail  
25 SOP Usul Diklat Prajabatan Lihat Detail  
26 SOP Rapat Internal Lihat Detail  
27 SOP Apel Pagi Dan Sore Lihat Detail  
28 SOP Monitoring Presensi Online Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Keuangan Dokumen Ket.
1 SOP Penanganan Surat Masuk Lihat Detail  
2 SOP Penanganan Surat Keluar Lihat Detail  
3 SOP Pemeliharaan Barang Perpustakaan Lihat Detail  
4 SOP Pengadaan Dengan Metode Seleksi Sederhana Atau Pengadaan Langsung Lihat Detail  
5 SOP Pengelolaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi Dan Pemeliharaan) Lihat Detail  
6 SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara Lihat Detail  
7 SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Lihat Detail  
8 SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara Lihat Detail  
9 SOP Penunjukan Penghunian Rumah Negara Lihat Detail  
10 SOP Penunjukan Pemakai Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Lihat Detail  
11 SOP Penunjukan Pemakai Barang Inventaris Berupa Laptop Lihat Detail  
12 SOP Pemeliharaan Gedung, Bangunan Dan Halaman Lihat Detail  
13 SOP Perawatan Sarana Gedung Lihat Detail  
14 SOP Penghapusan Barang Milik Negara Lihat Detail  
15 SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP / TUP Lihat Detail  
16 SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji, Lembur, Honor) Dan LS Lihat Detail  
17 SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal – LS Lihat Detail  
18 SOP Pengelolaan Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) Lihat Detail  
19 SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lihat Detail  
20 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Inventarisasi Barang Pustaka) Lihat Detail  
21 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Peminjaman Barang Pustaka) Lihat Detail  
22 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Pengembalian Barang Pustaka) Lihat Detail  
23 SOP Pengawasan Hakim Pindah Lihat Detail  
24 SOP Pengawasan Hakim Keluar Lihat Detail  
25 SOP Penerima Tamu, Pengunjung Sidang dll pada Musim Pandemi Lihat Detail