Select Page

Standar Operasional Prosedur

SOP Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada di atasnya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri memiliki peranan strategis dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, Pengadilan Negeri Tegal dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai amanat Pasal 5 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu secara profesional dan menjaga integritas pribadi seluruh pejabat dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku, maka Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, khususnya para pencari keadilan, dan lapisan masyarakat pada umumnya.

Secara operasional, Pengadilan Negeri Tegal menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang meliputi tugas-tugas administrasi peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Negeri Tegal berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, tertanggal 24 Mei 2012.

Dengan tersusunnya SOP ini, diharapkan mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri Tegal dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga Pengadilan Negeri Tegal dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib, dan berdisiplin, serta memberikan kontribusi untuk mencapai Visi Mahkamah Agung RI, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Adapun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut:

No Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Perdata Dokumen Keterangan
1 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA MANUAL Lihat Detail  
2 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN MEDIASI BERHASIL Lihat Detail  
3 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN MEDIASI GAGAL Lihat Detail  
4 SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
5 SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL Lihat Detail  
6 SOP PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH) Lihat Detail  
7 SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL Lihat Detail  
8 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM Lihat Detail  
9 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA Lihat Detail  
10 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA Lihat Detail  
11 SOP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Lihat Detail  
12 SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK Lihat Detail  
13 SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK Lihat Detail  
14 SOP PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK Lihat Detail  
15 SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA Lihat Detail  
16 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) Lihat Detail  
17 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI BERHASIL Lihat Detail  
18 SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI GAGAL Lihat Detail  
19 SOP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SECARA ELKTRONIK (E-Court) Lihat Detail  
20 SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA Lihat Detail  
21 SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-Court) TK PERTAMA Lihat Detail  
22 SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN KEKELIRUAN/KEKHILAFAN YANG NYATA Lihat Detail  
23 SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA NOVUM Lihat Detail  
24 SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
25 SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
26 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
27 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA SECARA ELEKTRONIK.pdf Lihat Detail  
28 SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL ATAU MELEBIHI TENGGANG WAKTU PADA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EKSEKUSI
1 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI FIDUSIA Lihat Detail  
2 SOP PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Lihat Detail  
3 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH Lihat Detail  
4 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG Lihat Detail  
5 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PENJUALAN LELANG (EXECUTORIAL VERKOOP) Lihat Detail  
6 SOP PERMOHONAN PENYEGELAN DALAM PERKARA NIAGA Lihat Detail  
7 SOP EKSEKUSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Detail  
8 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL Lihat Detail  
9 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN GUNA KEPENTINGAN UMUM Lihat Detail  
10 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK MEMERINTAHKAN MELAKUKAN SUATU PERBUATAN TERTENTU Lihat Detail  
11 SOP EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL Lihat Detail  
12 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM DENGAN WARKAT DALAM PERSEROAN TERBUKA Lihat Detail  
13 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM TANPA WARKAT DALAM PERSEROAN TERBUKA Lihat Detail  
14 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM DALAM PERSEROAN TERTUTUP UNTUK SANGKETA KEPEMILIKAN SAHAM Lihat Detail  
15 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM DALAM PERSEROAN TERTUTUP UNTUK PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG Lihat Detail  
16 SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL YANG BERASAL DARI RISALAH LELANG Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Pidana Dokumen Keterangan
1 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA) Lihat Detail  
2 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL Lihat Detail  
3 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL Lihat Detail  
4 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT Lihat Detail  
5 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TIPIRING Lihat Detail  
6 SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG Lihat Detail  
7 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING Lihat Detail  
8 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU Lihat Detail  
9 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI Lihat Detail  
10 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA Lihat Detail  
11 SOP PERMOHONAN GRASI Lihat Detail  
12 SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN Lihat Detail  
13 SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3) Lihat Detail  
14 SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 25 AYAT (2) Lihat Detail  
15 SOP PERMOHONAN IJIN ATAU PERSETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM,TIPIKOR,ANAK DAN PERIKANAN) Lihat Detail  
16 SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANG PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) (2) DAN (3) KUHAP Lihat Detail  
17 SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA Lihat Detail  
18 SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN ATAU PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA Lihat Detail  
19 SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI Lihat Detail  
20 SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI Lihat Detail  
21 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
22 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
23 SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
24 SOP IJIN ATAU PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM,TIPIKORA,PERIKANAN DAN ANAK) Lihat Detail  
25 SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN Lihat Detail  
26 SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI Lihat Detail  
27 SOP IJIN BEROBAT Lihat Detail  
28 SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU Lihat Detail  
29 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA) SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
30 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PADA PENGADILAN NEGERI SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
31 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PADA PENGADILA NEGERI SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
32 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PADA PENGADILA NEGERI SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
33 SOP PERMOHONAN IJIN ATAU PERSETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM,TIPIKOR,ANAK DAN PERIKANAN) SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
34 SOP IJIN PEMBANTARAN PENAHANAN SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
35 SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
36 SOP IJIN ATAU PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM,TIPIKOR, PERIKANAN DAN ANAK) SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
37 SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN ATAU PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
38 SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
39 SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN SECARA ELEKTRONIK Lihat Detail  
40 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TENGGANG WAKTU PADA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
41 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL(TIDAK ADA MEMORI KASASI ATAU TERLAMBAT).pdf Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum Dokumen Keterangan
1 SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN NEGERI) Lihat Detail  
2 SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
3 SOP SURAT PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS Lihat Detail  
4 SOP SURAT PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL Lihat Detail  
5 SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA Lihat Detail  
6 SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
7 SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING) Lihat Detail  
8 SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG Lihat Detail  
9 SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN Lihat Detail  
10 SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
11 SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
12 SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  
13 SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Panitera Pengganti Dokumen Ket.
1 SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Perdata Lihat Detail  
2 SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Lihat Detail  
No Standar Operasional Prosedur Juru Sita / Juru Sita Pengganti Dokumen Ket.
1 SOP Panggilan Sidang Lihat Detail  
2 SOP Pemberitahuan Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Dokumen Ket.
1 SOP Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berjalan Lihat Detail  
2 SOP Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berikutnya Lihat Detail  
3 SOP Pemeliharaan Jaringan Lihat Detail  
4 SOP Pengisian Pembaruan Konten Website Lihat Detail  
5 SOP Penyusunan Laporan Bulanan Lihat Detail  
6 SOP Penyusunan Laporan Semester Lihat Detail  
7 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Lihat Detail  
8 SOP Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lihat Detail  
9 SOP Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun Berjalan Lihat Detail  
10 SOP Penanganan Server Lihat Detail  
11 SOP Pengiriman Pengumuman Melalui SMS Gateway Lihat Detail  
12 SOP Penyusunan Laporan Online Lihat Detail  
13 SOP Penganganan Maintenance Peralatan IT Jaringan Lihat Detail  
14 SOP Penyusunan RKT, IKU dan PKT Lihat Detail  
15 SOP Pengajuan Revisi POK (DIPA) Lihat Detail  
16 SOP Layanan Antrian Sidang Lihat Detail  
17 SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahunan Lihat Detail  
18 SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan Lihat Detail  
19 SOP Pengumpulan Data Kinerja Lihat Detail  
20 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Lihat Detail  
21 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Lihat Detail  
22 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Lihat Detail  
23 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Perkara Prodeo yang Diselesaikan Lihat Detail  
24 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Lihat Detail  
25 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Lihat Detail  
26 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Lihat Detail  
27 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Lihat Detail  
28 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Lihat Detail  
29 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Lihat Detail  
30 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Lihat Detail  
31 SOP Pengolahan Data Kinerja Indikator Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Lihat Detail  
32 SOP Kesalahan Data Lihat Detail  
33 SOP Laporan Monev BAPPENAS Lihat Detail  
34 SOP Pengajuan Anggaran Biaya Tambahan Lihat Detail  
35 SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Dokumen Ket.
1 SOP Administrasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Lihat Detail  
2 SOP Daftar Urut Senioritas Hakim Lihat Detail  
3 SOP Bezetting Lihat Detail  
4 SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Lihat Detail  
5 SOP Labul Lihat Detail  
6 SOP Absensi Hakim Dan Pegawai Lihat Detail  
7 SOP Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Tenaga Teknis Dan Non Teknis Lihat Detail  
8 SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Bidang Kepegawaian Lihat Detail  
9 SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala Lihat Detail  
10 SOP Usul Kenaikan Pangkat Lihat Detail  
11 SOP Usulan CPNS Menjadi PNS Lihat Detail  
12 SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Lihat Detail  
13 SOP Cuti Pegawai Lihat Detail  
14 SOP Pembuatan SKP Lihat Detail  
15 SOP Usul Karpeg, Karis / Karsu, Askes Dan Taspen Lihat Detail  
16 SOP Update Data Kepegawaian Kedalam Aplikasi Sikep Lihat Detail  
17 SOP Surat Tugas Dan Surat Penunjukan Lihat Detail  
18 SOP Penyelesaian Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin Bagi Hakim Dan PNS Lihat Detail  
19 SOP Usulan Jabatan Lihat Detail  
20 SOP Usulan Mutasi Lihat Detail  
21 SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Lihat Detail  
22 SOP Penyelesaian Dokumen Pelantikan Penyumpahan Dan Menduduki Jabatan Lihat Detail  
23 SOP Ujian Dinas Lihat Detail  
24 SOP Pelaksanaan Tes Kesehatan CPNS Lihat Detail  
25 SOP Usul Diklat Prajabatan Lihat Detail  
26 SOP Rapat Internal Lihat Detail  
27 SOP Apel Pagi Dan Sore Lihat Detail  
28 SOP Monitoring Presensi Online Lihat Detail  
29 SOP Tambahan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Lihat Detail  
30  SOP Cuti Online (Sicuti) Lihat Detail  
31 SOP Pembuatan SKP (E-kinerja) Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Keuangan Dokumen Ket.
1 SOP Penanganan Surat Masuk Lihat Detail  
2 SOP Penanganan Surat Keluar Lihat Detail  
3 SOP Pemeliharaan Barang Perpustakaan Lihat Detail  
4 SOP Pengadaan Dengan Metode Seleksi Sederhana Atau Pengadaan Langsung Lihat Detail  
5 SOP Pengelolaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi Dan Pemeliharaan) Lihat Detail  
6 SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara Lihat Detail  
7 SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Lihat Detail  
8 SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara Lihat Detail  
9 SOP Penunjukan Penghunian Rumah Negara Lihat Detail  
10 SOP Penunjukan Pemakai Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Lihat Detail  
11 SOP Penunjukan Pemakai Barang Inventaris Berupa Laptop Lihat Detail  
12 SOP Pemeliharaan Gedung, Bangunan Dan Halaman Lihat Detail  
13 SOP Perawatan Sarana Gedung Lihat Detail  
14 SOP Penghapusan Barang Milik Negara Lihat Detail  
15 SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP / TUP Lihat Detail  
16 SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji, Lembur, Honor) Dan LS Lihat Detail  
17 SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal – LS Lihat Detail  
18 SOP Pengelolaan Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) Lihat Detail  
19 SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lihat Detail  
20 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Inventarisasi Barang Pustaka) Lihat Detail  
21 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Peminjaman Barang Pustaka) Lihat Detail  
22 SOP Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Pengembalian Barang Pustaka) Lihat Detail  
23 SOP Pengawasan Hakim Pindah Lihat Detail  
24 SOP Pengawasan Hakim Keluar Lihat Detail  
25 SOP Penerima Tamu, Pengunjung Sidang dll pada Musim Pandemi Lihat Detail  
26 SOP Penerima Tamu Pejabat Lihat Detail  
27 SOP Protokoler Lihat Detail  
28 SOP Humas Lihat Detail  

 

No Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Dokumen Ket.
1 SOP PTSP Bagi Penyandang Disabilitas Lihat Detail  
Skip to content