Zona Integritas
PENILAIAN | Dokumen WBBM 2021 | ||||
A. | PROSES (60) | ||||
I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | ||||
1 | Tim Kerja (1) | ||||
a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | Lihat Dokumen | |||
b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | Lihat Dokumen | |||
2 | Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) | ||||
a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | Lihat Dokumen | |||
b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | Lihat Dokumen | |||
c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | Lihat Dokumen | |||
3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | ||||
a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | Lihat Dokumen | |||
b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Lihat Dokumen | |||
c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | Lihat Dokumen | |||
4 | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3) | ||||
a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | Lihat Dokumen | |||
b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | Lihat Dokumen | |||
c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | Lihat Dokumen | |||
d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | Lihat Dokumen | |||
II. | PENATAAN TATALAKSANA | ||||
1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2) | ||||
a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Lihat Dokumen | |||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Lihat Dokumen | |||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Lihat Dokumen | |||
2 | E-Office (4) | ||||
a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat Dokumen | |||
b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat Dokumen | |||
c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat Dokumen | |||
d. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | Lihat Dokumen | |||
3 | Keterbukaan Informasi Publik (1) | ||||
a. | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Lihat Dokumen | |||
III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | ||||
1 | Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5) | ||||
a. | a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Lihat Dokumen | |||
2 | Pola Mutasi Internal (1) | ||||
a. | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Lihat Dokumen | |||
3 | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5) | ||||
a. | a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | Lihat Dokumen | |||
e. | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | Lihat Dokumen | |||
f. | f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Lihat Dokumen | |||
4 | Penetapan Kinerja Individu (4) | ||||
a. | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Lihat Dokumen | |||
5 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5) | ||||
a. | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Lihat Dokumen | |||
6 | Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) | ||||
a. | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | Lihat Dokumen | |||
IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | ||||
1 | Keterlibatan Pimpinan (5) | ||||
a. | a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Lihat Dokumen | |||
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | ||||
a. | a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | Lihat Dokumen | |||
e. | e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Lihat Dokumen | |||
f. | f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Lihat Dokumen | |||
g. | g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Lihat Dokumen | |||
h. | h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | Lihat Dokumen | |||
V. | PENGUATAN PENGAWASAN | ||||
1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | ||||
a. | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lihat Dokumen | |||
2 | Penerapan SPIP (3) | ||||
a. | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lihat Dokumen | |||
d. | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lihat Dokumen | |||
3 | Pengaduan Masyarakat (3) | ||||
a. | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Penanganan Pengaduan Masyarakat | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen | |||
4 | Whistle-Blowing System (3) | ||||
a. | a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen | |||
5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | ||||
a. | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat Dokumen | |||
e. | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen | |||
6 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | ||||
a. | a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Lihat Dokumen | |||
VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||||
1 | Standar Pelayanan (3) | ||||
a. | a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | Lihat Dokumen | |||
2 | Budaya Pelayanan Prima (4) | ||||
a. | a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Lihat Dokumen | |||
d. | d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Lihat Dokumen | |||
e. | e. Terdapat inovasi pelayanan | Lihat Dokumen | |||
3 | Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3) | ||||
a. | a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Lihat Dokumen | |||
b. | b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Lihat Dokumen | |||
c. | c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Lihat Dokumen | |||
TOTAL PENGUNGKIT | |||||
B. | HASIL (40) | ||||
1. | PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) | ||||
a. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) | Lihat Dokumen | |||
b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) | Lihat Dokumen | |||
2. | KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) | ||||
a. | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) | Lihat Dokumen |