PN Tegal Gelar Monev Satgas SIPP, Bahas Ketidaksesuaian Penanganan Perkara Lewat Aplikasi MONALISA Badilum
Tegal, 27 Mei 2025 – Pengadilan Negeri (PN) Tegal menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kinerja Satgas SIPP, Selasa (27/5), bertempat di Ruang Command Center PN Tegal. Kegiatan dimulai pukul 08.15 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua PN Tegal. Hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua, Panitera, seluruh Hakim, Panitera Pengganti, serta Tim Satgas SIPP.
Monev kali ini secara khusus menyoroti ketidaksesuaian dalam penanganan perkara, baik dari sisi administrasi maupun aspek teknis. Seluruh evaluasi dan pembahasan mengacu pada data yang disajikan melalui aplikasi MONALISA (Monitoring dan Analisa Pimpinan Pengadilan) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung. Aplikasi tersebut menjadi dasar bagi pimpinan untuk memantau dan menganalisis kinerja penyelesaian perkara di lingkungan peradilan.
Ketua PN Tegal dalam arahannya menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari komitmen institusi dalam membangun sistem peradilan yang modern, akuntabel, dan berbasis data. Monev ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis yustisial, sekaligus menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka perbaikan.
Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas penyelesaian perkara secara menyeluruh. Dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui MONALISA, pimpinan pengadilan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang objektif dan terukur.
Bagi masyarakat, dampak dari kegiatan ini sangat nyata. Penanganan perkara yang tertib dan tepat waktu akan mempercepat proses keadilan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan akses yang lebih transparan terhadap informasi perkara. Di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap institusi peradilan, langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan PN Tegal dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan berbasis teknologi informasi.