Menimbang bahwa sesuai ketentuan
Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009,
Pasal 68 B dan 69 C UU No. 49 Tahun 2009,
Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, serta
Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009,
yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi masyarakat tidak mampu.

Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan di bawahnya wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal
9 Januari 2014 menerbitkan:

Selanjutnya pada tanggal
5 Maret 2026, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan:

Dasar Hukum dan Kebijakan